PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Alun-alun Utara No. 2 Purbalingga Telp. (0281) 893225, 891012
Purbalingga   53311		

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
(PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 000.6.4.2 / 012 TAHUN  2026
 
TENTANG 
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang	:	a.		Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
	
		b.	bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
	
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.	
				
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
	
		2.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 
	
		3.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
	
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
	
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
	
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
	
		7.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
		8.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
	
		9.	Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
	
		10.	Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 000.6.4.2/010 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.	
				
Memperhatikan 	:	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN
	
Menetapkan	:			
PERTAMA	:	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
	
KEDUA	:	Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama;
	
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
	
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya;

	Ditetapkan di
Pada tanggal	:
:	Purbalingga
13 Februari 2026	
	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

RADITYA WIDAYAKA, A.P
Pembina Utama Muda
NIP: 19750619 199501 1 001	
 
 									    Lampiran
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana 
Nomor	: 000.6.4.2 / 012 TAHUN 2026
Tanggal	: 13 Februari 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 000.6.4.2/012 TAHUN 2026
 
Pada hari ini, Jumát tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada table di bawah ini :
No.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI	JANGKA WAKTU	
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP		
1	Laporan pertanggungjawaban dan/atau keuangan	Pasal 17 huruf I UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun atas putusan Komisi Informasi/ Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
1.2	Data pribadi seseorang yang antara lain meliputi : 
a.	Nama lengkap; 
b.	Nomer Induk Kependudukan (NIK); 
c.	Data, riwayat dan kondisi keluarga (orang tua, suami/istri dan anak);
d.	No. telpon/HP; 
e.	Alamat lengkap; 
f.	Catatan kejahatan; 
g.	Visum et reperetum; 
h.	Catatan atau riwayat pendidikan; 
i.	Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan; 
j.	Data kondisi keuangan, harta kekayaan/asset, pendapatan dan rekening bank pribadi; 
k.	Data, hasil, riwayat, kondisi, perawatan, kesehatan fisik dan psikis serta pengobatan; 
l.	Daftar riwayat hidup; 
m.	Surat keterangan; 
n.	Data biometrik; 
o.	Data genetika.
	Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
	Dapat mengungkap data pribadi seseorang dan dapat membahayakan keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang. 
	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasaikan oleh undang-undang
	7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi / keluarganya atau
atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
	
1.3	Sistem Informasi Geografis yang antara lain meliputi : 
a.	Rencana, pelaksanaan dan pengembangan; 
b.	Sistem persandian : nama pengguna (user name) dan kata/kode sandi (pass word); 
c.	Data/dokumen; 
d.	Spesifikasi komputer,
e.	internet, kabel optik atau
f.	tidak optik, saluran sanitasi
g.	atau pipa; 
h.	Perangkat lunak (soft ware); 
i.	Perangkat keras (hard ware); 
j.	Pemprograman (coding); 
k.	Teknik dan gambar; 
l.	Alamat dan lokasi; 
m.	Jumlah.
	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.
	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat dan membahayakan hajat hidup orang banyak yang
menurut sifatnya dirahasiakan dirahasiakan oleh undang-undang.
 
Melindungi dan menjaga sistem keamanan yang dapat membahayakan hajat hidup orang banyak.	3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	
1	Raditya Widayaka, A.P	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja		
2	Suselo, S.Sos	PPID Pelaksana	Plt. Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja		
3	Sarif Sujoko, S.Sos	Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik	Kepala Subbag Umum	Satuan Polisi Pamong Praja		

	Ditetapkan di
Pada tanggal	:
:	Purbalingga
13 Februari 2026	
	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

RADITYA WIDAYAKA, A.P
Pembina Utama Muda
NIP: 19750619 199501 1 001